Helmi menyebut, DPRD akan membicarakan lebih lanjut rencana itu dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan serta manfaat yang bisa dihasilkan.
Menurutnya, pemekaran harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan wilayah, sehingga pengeluaran yang timbul sebanding dengan hasil yang ingin dicapai.
"Ya, makanya nanti kita diskusikan ujungnya nanti. Sejauh mana kesiapannya, sejauh mana kesiapan logistiknya, dan sejauh mana nanti manfaatnya," katanya.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai urusan pemerintahan di lingkungan DPRD Samarinda menjadi ranah Komisi I.
Meski demikian, rencana pemekaran Samarinda Utara tetap memerlukan proses kajian sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kepastian pemekaran belum dapat ditentukan dalam waktu dekat.
Hasil kajian kelayakan, ketersediaan anggaran, kesiapan fasilitas, serta manfaat bagi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan sebelum DPRD mengambil sikap terhadap usulan tersebut. (adv)





