Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat, 20 November 2026.
Besaran tersebut naik Rp181.001 atau sekitar 5,61 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.228.949.
Perhitungan kenaikan menggunakan komponen inflasi sebesar 2,71 persen serta pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.
Penetapan dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Kapan Seluruh Provinsi Harus Mengumumkan UMP 2027?
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Penentuan upah minimum tahun depan mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Formula penghitungan juga menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki batas waktu hingga 25 November 2026.
Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Seluruh upah minimum sektoral 2027 acara tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. (jay/pra)





