MEGAPOLITIK.COM - Penyelesaian pembayaran kompensasi lahan warga yang terdampak pembangunan jalan tembusan Sambutan (Pelita III)–Merdeka di Kota Samarinda masih menjadi perhatian DPRD.
Komisi I DPRD Samarinda berencana kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan sisa pembayaran serta kejelasan administrasi hibah tanah dapat segera dituntaskan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan pembahasan tambahan untuk memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Ia memperkirakan satu hingga dua kali pertemuan lanjutan diperlukan agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan sekaligus memastikan hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan terpenuhi.
Dalam RDP kedua yang berlangsung pada Kamis (22/10/2026), DPRD belum memperoleh kepastian akhir mengenai pelunasan kompensasi.
Pembahasan pada pertemuan tersebut masih berfokus pada penjelasan teknis mengenai perencanaan pembangunan jalan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
"Dari hasil rapat pertama kita sudah mengundang warga pemohon dan rapat berikutnya mengundang OPD-OPD teknis. Kita ingin mengetahui secara jelas hasil akhirnya," jelas Ronal.
Ronal mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima DPRD, nilai keseluruhan kompensasi lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp500 juta.
Namun, pembayaran yang telah diterima warga dari kontraktor pelaksana proyek baru berkisar Rp200 juta sebagai uang muka. Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang perlu diselesaikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hak warga atas tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.





