Dampak persoalan tersebut juga dirasakan warga yang masih tercatat sebagai pemegang sertifikat tanah.
Meski lahannya telah berubah fungsi menjadi jalan umum, mereka disebut masih dibebani kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kondisi ini menambah persoalan yang perlu segera dicarikan penyelesaian oleh pemerintah daerah.
"Kenapa pelaksanaan pembangunan tidak menyelesaikan dulu administrasi atau masalah sosialnya? Asal kerjakan dulu, nanti kalau ada masalah baru diselesaikan di belakang," cecar Samri.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan berikutnya, khususnya kegiatan yang menggunakan atau berdampak pada tanah milik masyarakat.
Kejelasan administrasi dan penyelesaian persoalan sosial dinilai penting agar pembangunan tidak menimbulkan beban berkepanjangan bagi warga.
Komisi I DPRD Samarinda pun berkomitmen melanjutkan pengawasan melalui RDP berikutnya. DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan pihak pelaksana proyek segera menuntaskan kekurangan kompensasi serta memperjelas administrasi hibah tanah.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi warga sekaligus mencegah persoalan serupa terulang dalam pembangunan infrastruktur di masa mendatang. (adv)





