Karena itu, DPRD Kaltim secara aktif turun ke daerah pemilihan untuk memastikan substansi Perda dipahami masyarakat hingga tingkat desa.

Ia menegaskan, fungsi legislasi dan pengawasan DPRD harus berjalan beriringan agar Perda tidak berhenti sebagai dokumen formal.

“Kami ingin memastikan Perda ini benar-benar dijalankan oleh eksekutif dan dirasakan masyarakat. Sosialisasi ini bagian dari fungsi pengawasan politik DPRD,” ujarnya.

Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan Jadi Isu Strategis Daerah

Dalam forum tersebut, Didik menekankan bahwa pendidikan dan wawasan kebangsaan merupakan isu strategis daerah di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang, termasuk di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.