Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Status Guru PPPK Beralih ke Pusat, DPRD Samarinda Pertanyakan Nasib Kewenangan Daerah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:56

DPRD - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Nasib pengelolaan guru PPPK menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyusul rencana pengalihan status kepegawaian ke pemerintah pusat. 

Ia menilai perubahan tersebut perlu ditelaah lebih jauh, terutama untuk memastikan bagaimana urusan pendidikan tetap dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah kebijakan diberlakukan.

Bagi Ismail, persoalan ini tidak cukup dilihat dari sisi penghematan belanja daerah. 

Perubahan pihak yang bertanggung jawab atas gaji guru juga perlu disertai kejelasan mengenai kewenangan dan mekanisme koordinasi agar pemerintah daerah memahami perannya dalam pengelolaan pendidikan.

"Saya belum berani komentar jauh. Kenapa? Karena kita harus lihat implikasinya ke depan," kata Ismail.

Ia mempertanyakan bagaimana hubungan kerja antara pemerintah kota dan tenaga pendidik nantinya berlangsung jika status guru sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. 

Kejelasan tersebut dinilai penting karena pelaksanaan urusan pendidikan di daerah tetap membutuhkan koordinasi antarlembaga pemerintahan.

"Kalau sudah diambil alih pusat, kan mereka bukan lagi dalam tanda petik ya pegawai daerah, tapi sudah menjadi pegawai pusat. Ini nanti irisan dengan daerah gimana?" ujarnya.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink