"Cuma ya kita lihat dulu ke depannya kira-kira gimana nih. Karena bisa saja sebetulnya ya sudah, anggarannya kasih saja ke daerah. Nanti biar daerah kemudian yang menggaji, kan bisa juga begitu," ucap Ismail.
Perubahan tersebut juga berpotensi memengaruhi cara Pemerintah Kota Samarinda menjalankan kebijakan pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) perlu menyesuaikan pelaksanaan tugas apabila pembagian kewenangan terkait tenaga pendidik mengalami perubahan.
Ismail mengingatkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat biasanya membutuhkan penyesuaian pada aturan dan pelaksanaan di tingkat daerah.
Karena itu, kejelasan mengenai hubungan kerja, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi diperlukan agar perubahan status guru tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pendidikan di Samarinda.
"Pasti ketika ada satu kebijakan dari pemerintah pusat, berefek kemudian ke pemerintah daerah, termasuk turunan-turunan kebijakan yang ada di bawahnya. Nanti pasti kemudian menyesuaikan," jelasnya.
Ismail menyebut kebijakan pemerintah pusat akan berdampak pada daerah sehingga aturan turunannya perlu disesuaikan. (adv)





