Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden terkait pembentukan Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil dibekali otoritas penuh untuk melakukan verifikasi serta mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih.
Langkah hukum ini mencakup ratusan korporasi dari skala daerah hingga nasional.
Proses pengurusan izin tambang yang bersinggungan dengan hukum korporasi dan hak ulayat ini menempatkan Bahlil sebagai salah satu pejabat dengan frekuensi publikasi regulasi tertinggi di sektor ekstraktif.
2. Transisi Kepemimpinan di Partai Golkar
Pada tanggal 21 Agustus 2024, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, Bahlil Lahadalia resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto yang menurunkan diri.
Secara struktural, Partai Golkar merupakan salah satu dari tiga partai politik terbesar di Indonesia dengan infrastruktur organisasi yang menjangkau tingkat desa di seluruh provinsi.
Berdasarkan data sosiologis politik, pergantian pucuk pimpinan ini secara instan mereplikasi nama Bahlil ke dalam instrumen sosialisasi partai politik, baliho luar ruang, serta konsolidasi internal organisasi yang menggerakkan basis massa di berbagai daerah.





