Angka itu terdiri atas 36 persen responden yang merasa keuangannya cukup mencukupi, tetapi masih memiliki kekurangan, 15 persen yang menyatakan tidak mencukupi, dan 7 persen yang menyebut sangat tidak mencukupi.
Di sisi lain, 42 persen responden menilai keuangan mereka mencukupi atau sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Rinciannya, 40 persen menyatakan mencukupi dan 2 persen menyebut sangat mencukupi.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi persoalan bagi sebagian responden.
Lebih dari separuh peserta survei mengaku mengalami keterbatasan keuangan, meskipun tingkat keterbatasannya berbeda-beda.
IPO dalam laporannya menyoroti pentingnya pengendalian harga bahan pokok, stabilitas pasokan, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta ketepatan sasaran bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Namun, data survei ini tidak merinci komoditas apa yang paling membebani pengeluaran responden maupun faktor yang menyebabkan keterbatasan keuangan tersebut.
Harga Bahan Pokok Mengungguli Isu Korupsi dan Lapangan Kerja
Selain persoalan harga kebutuhan pokok, survei IPO menunjukkan pemberantasan korupsi dan kesempatan kerja juga masuk dalam daftar prioritas publik.
Sebanyak 19,5 persen responden memilih pemberantasan korupsi sebagai masalah yang mendesak ditangani pemerintah.
Adapun 14,7 persen responden menilai pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran perlu menjadi perhatian utama.
Pengurangan kemiskinan menyusul dengan 10 persen.





