Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, terdapat delapan paket pekerjaan dari dua kementerian dengan nilai keseluruhan sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Rinciannya, lima paket pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Pekerjaan tersebut mencakup publikasi melalui kanal digital, produksi konten, hingga kehadiran dalam sejumlah kegiatan.
ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kepatutan, dan mekanisme penggunaan anggaran negara untuk pengadaan jasa publikasi yang melibatkan figur publik.
Di sisi lain, RANS sebelumnya menyatakan nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya unggahan media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, serta kegiatan promosi lainnya. Perusahaan tersebut juga menyebut pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi.
Dengan munculnya permintaan maaf dari The Dudas Minus One, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada pernyataan para personel, tetapi juga pada kejelasan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Transparansi mengenai proses pengadaan, nilai pekerjaan, dan hasil yang diterima pemerintah menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat. (sal/sal)
- Survei IPO: Amran Sulaiman Teratas, Ini Daftar Menteri yang Dinilai Bekerja Paling Baik di Kabinet Prabowo, Siapa Menyusul?
- Profil Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian yang Dicopot Prabowo saat Bertugas di Amerika Serikat
- Survei IPO: Profil Menteri PKP Maruarar Sirait, Dikenal 19,8% Responden, Dinilai Puas 3,0%





