Pemerintah menilai perlu membedakan warga negara yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan mereka diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang.
Latar belakang perselisihan, kesepakatan pekerjaan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI perlu diperiksa sebelum menentukan langkah hukum.
Bagaimana Aturan Hukum bagi WNI yang Bergabung dengan Tentara Asing?
Keterlibatan pribadi WNI dalam dinas militer negara asing juga berkaitan dengan ketentuan kewarganegaraan Indonesia.
Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk ke dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti status kewarganegaraan seseorang secara langsung dinyatakan hilang hanya berdasarkan dugaan atau pemberitaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan ketentuan kehilangan kewarganegaraan harus melalui mekanisme administratif dan keputusan pejabat yang berwenang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu identitas, status kewarganegaraan, proses perairan, serta keterlibatan WNI yang terkait.
Dalam kasus AS, Kemlu menyatakan masih mengupayakan akses kekonsuleran untuk melakukan verifikasi.
Sementara itu, mengungkap pemecahan jaringan oleh Polri menjadi bagian dari upaya pemerintah menguraikan dugaan praktik perdagangan orang yang melibatkan WNI ke konflik wilayah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar memeriksa keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, tidak mudah tergiur ketidakseimbangan yang tidak wajar, serta tidak menandatangani kontrak yang belum dipahami secara menyeluruh .(jay/pra)





