“Kita hormati proses hukum. Jangan membentuk opini publik sebelum ada keputusan resmi,” tambah Faisal, anggota SWK lainnya.
Menutup konferensi pers, SWK kembali menekankan pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral bagi pejabat publik maupun insan pers.
“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkas Oktavianus.
Sementara itu, BK DPRD Kaltim memastikan proses etik terhadap anggota yang bersangkutan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku agar citra lembaga tetap terjaga. (tam)
Baca juga:
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
_-_2026-02-08T225006.940.webp)
.webp)
