Surya juga menyoroti lemahnya respons publik dalam negeri terhadap pidato Presiden.

Menurutnya, minimnya dukungan di ruang publik dan media sosial justru menciptakan kekosongan narasi yang rawan dimanfaatkan pihak luar.

“Presiden seperti berjuang sendirian di garis depan pertahanan ekonomi. Tidak terlihat adanya gerakan kontra-propaganda yang kuat di ruang siber,” katanya.

Ia kemudian membandingkan situasi saat ini dengan era Soekarno ketika deklarasi Dwikora dikawal oleh mobilisasi massa berbasis semangat nasionalisme dan dukungan politik yang masif.

Meski demikian, Surya mengingatkan bahwa ancaman terbesar justru bisa datang dari dalam negeri sendiri.

Ia menilai keberhasilan kebijakan ekonomi strategis tidak hanya bergantung pada tekanan eksternal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, publik dan pelaku pasar saat ini masih berada dalam posisi wait and see terhadap pengelolaan BUMN ekspor yang baru dibentuk.

“Bahaya terbesarnya bukan pada konsep kebijakannya, tetapi potensi state capture oleh oligarki baru serta praktik pemborosan anggaran yang berujung korupsi,” tegasnya.