Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp3,18 triliun.

Menurut Rohim, tambahan anggaran yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih perlu dijaga dengan hati-hati. 

Oleh sebab itu, penetapan target pendapatan harus mengacu pada potensi riil yang dapat dicapai agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan APBD.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, sekitar Rp100 miliar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Banggar tidak hanya menyoroti besaran nominal anggaran, tetapi juga ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. 

Karena itu, setiap program yang diusulkan akan dikaji berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Rohim menambahkan, prinsip efisiensi tetap menjadi landasan dalam penyusunan APBD 2027.