MEGAPOLITIK.COM - Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di provinsi ini tidak boleh terhenti, meski urusan lahan dan tekanan fiskal dari pusat masih menjadi tantangan.
Pertemuan ini digelar sebagai upaya memastikan proyek strategis tetap berjalan lancar di tahun anggaran mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan, kedua komisi memiliki peran berbeda namun saling berkaitan.
Komisi I bertugas mengawal persoalan lahan, sementara Komisi III fokus memastikan pembangunan fisik dan proyek infrastruktur berjalan sesuai target.
“Urusan lahan tetap kewenangan Komisi I. Kami di Komisi III mengawal agar pembangunan infrastruktur tetap bergerak, dan alhamdulillah progresnya berjalan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Namun, Abdulloh mengakui tantangan muncul akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.





