Pemangkasan ini berpotensi menekan kapasitas fiskal Kaltim, sehingga pembahasan anggaran berjalan alot dan belum menghasilkan keputusan final. Kondisi ini memaksa DPRD menyesuaikan skala prioritas pembangunan secara lebih selektif.
“Hasil pembahasannya masih alot dan belum ada kesimpulan,” tambah Abdulloh.
Politikus Golkar itu menekankan, usulan pembangunan dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun anggota dewan harus disaring ketat mengikuti kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian skala prioritas dianggap sebagai langkah strategis agar proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
“Banyak usulan, tapi kemampuan dana kita belum pasti. Nanti semua dibahas lebih detail sesuai prioritas,” tegasnya.
DPRD Kaltim juga mendorong pemerintah daerah untuk tetap aktif memetakan peta jalan pembangunan.
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
