MEGAPOLITIK.COM - Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum selesai.
Penyerapan anggaran sektor pekerjaan umum masih berkisar 40 persen, ketika waktu efektif untuk menuntaskan berbagai kegiatan tinggal sekitar satu bulan.
Kondisi itu membuat DPRD Kukar mulai menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah.
Sorotan tersebut muncul karena sektor pekerjaan umum memiliki porsi pekerjaan fisik yang cukup besar.
Proyek pembangunan dan kegiatan lapangan membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak singkat, sementara kalender anggaran 2026 semakin mendekati batas akhir.
Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, kondisi tersebut harus segera direspons pemerintah daerah.
Menurut dia, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD tidak bisa lagi menjalankan program dengan kecepatan yang sama seperti pada awal tahun.
“Kalau melihat realisasi PU, memang masih sekitar 40 persen. Pekerjaan di sektor ini banyak yang bersifat fisik dan nilai anggarannya juga besar,” kata Abdul Rasid, Rabu, (18/11/2026).





