Angka sekitar 40 persen itu menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
DPRD meminta OPD memastikan program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pekerjaan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Abdul Rasid mengatakan, sejauh ini persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu melihat kembali kecepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
Waktu yang tersisa juga menjadi faktor penting. Dengan masa pelaksanaan anggaran yang tinggal sekitar satu bulan lebih, ruang untuk memperbaiki capaian serapan semakin sempit.
Percepatan pekerjaan dinilai harus dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan dalam pelaksanaan anggaran dan kualitas pekerjaan fisik.
DPRD Kukar juga meminta capaian setiap OPD menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
Serapan anggaran tidak hanya dilihat sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi juga sebagai gambaran sejauh mana program yang direncanakan benar-benar dijalankan.





