Kondisi itu membuat kemampuan fiskal daerah ikut terdampak sehingga sejumlah rencana penyelesaian kewajiban harus disesuaikan.
"Utang Pemkot itu terjadi karena adanya pemangkasan transfer keuangan daerah. Sehingga prediksi yang tadinya bisa melunasi, akhirnya tidak bisa dilunasi," jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, ia menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi.
Berdasarkan proyeksi pemerintah kota, seluruh kewajiban yang saat ini masih tersisa diperkirakan dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Insyaallah untuk Pemerintah Kota, tahun 2027 nanti sudah bisa kembali tertutup," pungkasnya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dijadwalkan terus berlanjut di DPRD Kota Samarinda.
Hasil kajian Badan Anggaran nantinya akan menjadi bahan bagi masing-masing fraksi dalam menyampaikan pandangan umum sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui rangkaian evaluasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan penyelesaian seluruh kewajiban pemerintah dapat dilakukan sesuai kemampuan fiskal daerah. (adv/daf)





