Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan turut mengatur larangan serupa khusus untuk lahan perkebunan lewat Pasal 56 juncto Pasal 108, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
Di luar ketiga undang-undang sektoral tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memuat ketentuan dalam Pasal 187 dan Pasal 189 yang dapat menjerat pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran maupun pihak yang menghalangi upaya pemadaman, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun.
- Prabowo Ancam Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut, Bagaimana Penindakan Sejauh Ini?
- Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI, Ini Tuntutan untuk Prabowo-Gibran soal Krisis Iklim dan Biaya Hidup
- Kebakaran Hutan dan Lahan : 11 Korporasi Ditetapkan Jadi Tersangka dan Tiga di Antaranya Perusahaan Asing
Pertanggungjawaban Korporasi dan Sanksi Administratif
Berbeda dari pelaku perorangan, perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat karhutla tidak dapat berlindung di balik status badan hukumnya.
UU PPLH secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi lewat Pasal 116 dan pasal-pasal setelahnya, termasuk kemungkinan pemberatan pidana terhadap pengurus perusahaan yang memberi perintah atau bertindak sebagai pihak yang memimpin dalam tindak pidana tersebut.
Dalam praktiknya, perusahaan pemegang izin biasanya dikenai dua jenis sanksi sekaligus, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif, yang berjalan sebagai dua jalur hukum terpisah namun dapat diterapkan bersamaan.





