Sabtu, 21 November 2026

Berikut 4 Payung Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla di Indonesia

Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:21

KOLASE - Aturan dan Sanksi Pelaku Karhutla di Indonesia/Foto: Dok. jdih kementerian esdm dan dok. badan nasional penanggulangan bencana

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan instansi teknis seperti Kementerian Kehutanan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekosistem, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin secara permanen bagi pelanggaran yang tergolong berat.

Selain itu, UU PPLH juga memberikan pengecualian terbatas bagi praktik kearifan lokal, yakni pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan syarat dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api.

Namun, pengecualian ini ditafsirkan secara sempit dan tidak dapat dijadikan dalih bagi pembakaran lahan berskala besar atau yang berorientasi komersial oleh korporasi.

Sebagai pelengkap regulasi sektoral, pemerintah juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggar.

Meskipun begitu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 mengatur teknis pengendalian karhutla, termasuk peran Manggala Agni, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla), serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan.

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan baik kepada badan usaha maupun kepada pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut, sehingga kedua pihak berpotensi dikenai sanksi secara bersamaan sesuai peran masing-masing dalam proses hukum yang berjalan. (jay/pra)

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink