Dari total 32 perusahaan tersebut, 19 perusahaan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, dengan luas areal terbakar mencapai 9.546,42 hektare.
Sebanyak delapan perusahaan dikenai sanksi paksaan pemulihan ekosistem hutan tanpa pembekuan izin, dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare, sementara lima perusahaan lainnya dikenai sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.
Sebagai contoh kasus konkret, Kemenhut sebelumnya menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada 25 Agustus 2026, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur, dengan total luas areal terbakar 1.511,55 hektare.
Proses Hukum Pidana Korporasi Tersangka Karhutla
Sanksi administratif dari Kemenhut ini berjalan beriringan dengan proses hukum pidana yang ditangani Kepolisian RI.
Bareskrim Polri hingga 21 Oktober 2026 telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka pidana karhutla, bertambah dari sembilan korporasi yang diumumkan pada 14 Oktober 2026.
Perlu dicatat, status sanksi administratif dari Kemenhut dan status tersangka pidana dari kepolisian merupakan dua proses hukum yang berbeda, meski keduanya bisa saja menjerat perusahaan yang sama.





