Berbeda dari data Kemenhut yang mencantumkan inisial nama perusahaan, identitas lengkap 11 korporasi yang berstatus tersangka pidana hingga kini belum diungkap secara resmi oleh kepolisian ke publik.
Meski demikian, sejumlah kasus individual telah terungkap, seperti penetapan FS, Direktur Operasional PT RAS, perusahaan sawit di Ogan Komering Ilir, sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026, serta PT MAP yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus perambahan hutan di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 14 Agustus 2026.
Proses penyidikan terhadap kasus-kasus karhutla ini umumnya melalui tahapan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan ahli, penelaahan dokumen legalitas, hingga gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung.
Kemenhut turut menemukan sejumlah modus di balik kasus karhutla, mulai dari dugaan jual-beli kawasan hutan secara ilegal hingga perambahan yang terungkap lewat penelusuran titik panas (hotspot) di sejumlah lokasi.
Secara keseluruhan, data Kementerian Kehutanan mencatat total luas areal terbakar dari 32 perusahaan yang disanksi mencapai 12.926,74 hektare per 19 Oktober 2026, sementara data kepolisian mencatat luas lahan terbakar dari kasus perorangan sebesar 5.157,89 hektare per 13 Oktober 2026, dengan proses penyidikan terhadap 11 korporasi tersangka pidana masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.(jay/pra)





