Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang membuat sosok Slamet semakin dikenal publik.
Ia juga tercatat menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama pada 2023.
Slamet kembali menjadi perhatian pada 2023 ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan penggunaan perangkat penyadapan Pegasus oleh kepolisian.
Saat itu, ia memberikan penjelasan bahwa penggunaan alat penyadapan oleh Polri harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Terseret Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Keterlibatan Slamet dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai terungkap setelah Bareskrim Polri mengumumkan peningkatan status hukumnya menjadi tersangka.
Dalam perkara tersebut, Slamet diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Jabatan itu disebut berkaitan dengan kewenangannya dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan yang dilakukan pihak lain.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso harus mendapatkan persetujuan Slamet apabila hendak melakukan penyadapan.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut sempat meminta izin kepada Slamet untuk menghapus data hasil penyadapan.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet.
Penyidik menyebut Slamet memberikan persetujuan sekaligus melakukan penghapusan terhadap berkas hasil penyadapan yang tersimpan di Monitoring Center Bareskrim.
Atas dugaan keterlibatan penyadapan tersebut, penyidik melakukan gelar perkara dan meningkatkan status Slamet dari saksi menjadi tersangka pada 5 November 2026. (daf/daf)
- Profil Eko Hadi Santoso, Rekam Jejak Karier Jenderal Polisi yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden Bersama Listyo Sigit
- Rekam Jejak Ahrie Sonta Nasution, dari Penangkap Djoko Tjandra hingga Jadi Tersangka Penyadapan
- Siapa Saja yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan dan Batasannya





