Kemunculan gelondongan kayu besar saat banjir di Sumatera memperlihatkan bahwa praktik pembalakan, baik yang terdaftar maupun yang ilegal, masih terjadi dalam skala yang mengkhawatirkan.

“Meskipun kayunya terlihat lapuk, jumlahnya menunjukkan intensitas pembalakan yang sudah sangat tinggi. Ini perlu menjadi refleksi bagi Kaltim,” tambahnya.

Nurhadi turut menyoroti perluasan perkebunan dan kegiatan ekstraktif yang terus berkembang di berbagai wilayah Kaltim.

Berkurangnya kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga dan pengendali air membuat hujan dengan intensitas sedang pun berpotensi memicu bencana, apalagi di daerah yang memiliki kontur rawan.

Komisi II DPRD Kaltim mendorong adanya pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap perubahan fungsi hutan, khususnya terkait perkebunan sawit, sektor kehutanan, dan aktivitas lain yang memengaruhi tata ruang secara besar-besaran.

Tanpa kebijakan yang tegas, mereka menilai bahwa ancaman banjir besar seperti yang terjadi di Sumatera bukan lagi sesuatu yang hipotetis, tetapi bisa menjadi kejadian nyata yang menimpa Kaltim kapan pun. (adv)