MEGAPOLITIK.COM - Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dikonsultasikan kepada publik sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
DPRD Kukar membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda, perempuan, pelaku usaha hingga masyarakat adat, untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
Forum konsultasi publik itu berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar aturan yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga sesuai dengan persoalan dan kondisi di lapangan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, mengatakan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan perlu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi kesempatan untuk mengevaluasi rumusan pasal maupun ketentuan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan yang disampaikan diharapkan disertai penjelasan mengenai persoalan dan usulan perbaikannya.
Lima Ranperda yang dibahas memiliki cakupan materi berbeda.





