Dengan begitu, DPRD dan perangkat daerah memiliki bahan yang lebih konkret untuk menyempurnakan rancangan peraturan.
Ia menegaskan perbedaan pandangan dalam konsultasi merupakan bagian dari proses pembentukan regulasi. Kritik justru diperlukan untuk mengidentifikasi ketentuan yang perlu diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Mari kita sambut kritik sebagai bahan perbaikan, bukan sebagai gangguan,” kata Johansyah.
Seluruh masukan yang dihimpun dalam forum tersebut nantinya akan dikelompokkan dan diteruskan kepada panitia khusus DPRD Kukar bersama perangkat daerah sesuai materi Ranperda.
Melalui tahapan tersebut, DPRD Kukar berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan konsultasi, tetapi turut menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan lima rancangan peraturan daerah.
(adv)





