Evaluasi terhadap program yang belum terealisasi juga diperlukan agar hambatan pelaksanaan dapat segera diketahui dan ditangani.
Penyaluran Dana dari Pemerintah Pusat Jadi Perhatian
Dari sisi kesiapan anggaran, Abdul Rasid menyebut sejauh ini belum terdapat persoalan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan APBD 2026.
DPRD berharap kondisi tersebut tetap terjaga sehingga program yang telah mendapatkan alokasi dana dapat berjalan sesuai target.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya faktor eksternal yang perlu diperhatikan, terutama penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada daerah.
Apabila hak keuangan daerah tidak disalurkan sesuai kebutuhan hingga akhir tahun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran realisasi APBD Kukar.
Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan tanpa hambatan pembiayaan.
DPRD berharap penyaluran dana dari pemerintah pusat tetap berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program daerah.
Di sisi lain, percepatan pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
Ketersediaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perlu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan.
Melalui evaluasi bersama TAPD, DPRD Kukar ingin memastikan anggaran 2026 benar-benar menghasilkan pelaksanaan program, bukan sekadar alokasi dalam dokumen perencanaan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memasuki tahun anggaran 2027 tanpa dibebani penumpukan pekerjaan dari periode sebelumnya. (adv)





