MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan anggaran daerah mendorong DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas jalur perjuangan pembangunan hingga ke pemerintah pusat.
Dewan tidak ingin kebutuhan pembangunan di Kukar hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga komunikasi dengan sejumlah kementerian terus dibangun untuk membuka peluang masuknya program nasional ke daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan kebutuhan pembangunan di Kukar mencakup banyak sektor. Mulai dari infrastruktur, transportasi, energi hingga lingkungan membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran.
Sementara itu, kemampuan keuangan daerah memiliki batas sehingga diperlukan upaya untuk mencari dukungan dari sumber pendanaan lain.
Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah perlu memanfaatkan peluang program yang dimiliki pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD mengambil langkah dengan mendatangi sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan dan program sesuai kebutuhan pembangunan Kukar.
“Kita berkunjung ke kementerian yang memang punya peluang membantu daerah. Harapannya program pembangunan dari pusat bisa masuk ke Kukar, baik lewat Kementerian PU, Perhubungan maupun kementerian lainnya,” kata Ahmad Yani.
Sejumlah kementerian yang menjadi sasaran komunikasi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Dalam Negeri, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Lingkungan Hidup.
Pendekatan ke berbagai kementerian dilakukan karena kebutuhan Kukar tidak bisa ditangani melalui satu sektor saja.





