Persoalan infrastruktur, misalnya, membutuhkan dukungan sesuai kewenangan bidang pekerjaan umum. Begitu pula kebutuhan transportasi, energi dan lingkungan yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.
Bagi DPRD Kukar, langkah tersebut bukan sekadar menyampaikan permintaan bantuan.
Komunikasi dengan pemerintah pusat juga menjadi upaya mempertemukan kebutuhan daerah dengan program yang telah disiapkan kementerian.
Dengan begitu, peluang pembangunan yang belum mampu dibiayai melalui APBD dapat diperjuangkan melalui dukungan pemerintah pusat.
Ahmad Yani menilai penyampaian aspirasi perlu dilakukan lebih awal.
Daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus aktif mengomunikasikan kebutuhan pembangunan agar dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan kementerian.
Salah satu komunikasi yang telah dibangun DPRD Kukar adalah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ahmad Yani menyebut kedatangan Wakil Menteri PKP ke Kukar sebagai salah satu contoh tindak lanjut dari komunikasi yang sebelumnya dilakukan.
Ia berharap hubungan dengan kementerian tidak berhenti pada pertemuan dan penyampaian aspirasi.





