Dalam penyempurnaan materi regulasi, DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan masukan, khususnya terhadap pasal-pasal yang mengatur sanksi dan ketentuan pidana.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut didorong terlibat dalam pembahasan karena memiliki kewenangan dalam penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
Ahmad Yani menilai, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan aspek penegakan sejak awal agar aturan yang disahkan nantinya dapat diterapkan secara konsisten.
"Kita juga harus melibatkan Satpol PP karena tugasnya menegakkan Perda. Jangan sampai banyak aturan yang sudah disahkan, tetapi pelanggaran masih terjadi," tutupnya.
(adv)





