MEGAPOLITIK.COM -  Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran di Kota Samarinda.

DPRD menilai belanja daerah perlu diarahkan lebih kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Sorotan tersebut disampaikan DPRD Kota Samarinda dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran seharusnya mampu menghasilkan dampak konkret, terutama terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

APBD Besar Dinilai Belum Maksimal Tekan Pengangguran

Menurut Anhar, besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah seharusnya dapat menjadi instrumen untuk mempercepat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Ia menyoroti bahwa ketika nilai APBD sempat berada di kisaran Rp5,1 triliun, hasil terhadap pengurangan angka pengangguran dinilai belum optimal.

“Dengan besaran anggaran seperti itu, seharusnya bisa memberikan dampak yang lebih kuat dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan,” ujarnya.

DPRD menilai program pembangunan perlu dievaluasi agar lebih terfokus pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dan tidak hanya terkonsentrasi pada pembangunan fisik.