Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini mendapat sorotan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

Wakil Ketua Umum APKASINDO Bidang Komunikasi, Qayuum Amri, menilai pelarangan sawit sebagai kebijakan yang diskriminatif dan reaksioner.

“APKASINDO menilai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sangat diskriminatif dan reaksioner terhadap tanaman sawit. Apalagi keluarnya surat edaran tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit menyebabkan krisis air bersih atau bencana ekologis di Jawa Barat,” kata Qayuum, Rabu (31/12/2025), melansir pemberitaan Sawit Indonesia. 

Qayuum menambahkan, sawit adalah komoditas strategis nasional yang memberikan manfaat ekonomi besar bagi petani dan negara.

Ia menekankan bahwa kebijakan pelarangan mengabaikan fakta bahwa sawit telah tumbuh di Jawa Barat puluhan tahun tanpa menimbulkan bencana lingkungan.

“Sawit ini berkah dari Tuhan untuk Indonesia. Harusnya Indonesia mengelola sawit lebih baik, bukannya melakukan pelarangan seperti kebijakan KDM ini,” ujar Qayuum.

APKASINDO mencatat, perkebunan sawit di Jawa Barat tersebar di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya, dengan total luas 15.764 hektare dan produksi 43.493 ton CPO.

Sebagian besar dikelola oleh BUMN (11.254 hektare) dan swasta (4.259 hektare).