Kebutuhan Kajian Mendalam

Qayuum menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, agar kebijakan semacam ini dikaji lebih mendalam dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Menurut APKASINDO, KDM mengabaikan kajian ilmiah dan prosedur obyektif, padahal RPJMN Kementerian BAPPENAS/PPN 2025 telah memasukkan sawit sebagai komoditas strategis nasional.

“Kebijakan ini seharusnya melibatkan pemangku kepentingan lain agar tidak diskriminatif. Sayangnya, yang terjadi justru kebijakan sepihak yang mengabaikan fakta di lapangan,” kata Qayuum.

Larangan total penanaman sawit oleh Gubernur Dedi Mulyadi menuai kritik dari APKASINDO karena dianggap diskriminatif dan tidak berbasis data ilmiah.

Kebijakan ini dipandang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi petani sawit yang telah puluhan tahun mengelola lahan di Jawa Barat, sementara sawit tetap menjadi komoditas strategis nasional yang bernilai ekonomi tinggi. (tam)