Perkembangan terbaru ikut mencatat penambahan dua korporasi tersangka dari Polda Kalimantan Tengah pada 21 Oktober 2026. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengumumkan PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau resmi berstatus tersangka korporasi.
Bersamaan dengan lembaga direktur masing-masing perusahaan berinisial SPS dan DT sebagai tersangka perorangan yang bertanggung jawab.
Rincian Penanganan Hukum Karhutla oleh Polri
Berdasarkan data yang dipaparkan kepolisian, secara total terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi di sejumlah wilayah.
Dengan rincian Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan, Sumatera Selatan 17 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan, Kalimantan Selatan 11 laporan, dan Kalimantan Timur 7 laporan.
Selain penindakan terhadap korporasi, Polri juga menerapkan penegakan hukum karhutla terhadap pelaku perorangan.
Hingga 13 Oktober 2026, tercatat 273 laporan polisi terkait pelaku perorangan yang ditangani di 12 Polda se-Indonesia, dengan 223 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait proses hukum korporasi, penyidik di Polda Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa penangkapan tersangka dilakukan setelah melalui olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan Saksi, keterangan ahli, serta penelaahan dokumen legalitas dan laporan bulanan peringatan dini perusahaan.





