Penyidik juga menemukan indikasi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran milik korporasi yang tidak memadai sebagai salah satu dasar dari korban.
Pakar hukum pidana juga menyoroti aspek penting pemulihan lingkungan pascapenetapan tersangka korporasi ini.
Kewajiban reboisasi dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat karhutla dinilai melekat pada setiap perizinan yang dimiliki perusahaan, khususnya terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga penegakan hukum tidak berhenti hanya pada penetapan status tersangka semata.
Dengan bertambahnya jumlah korporasi yang berstatus tersangka dari sembilan menjadi 11 dalam kurun waktu kurang dari sepekan, proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melibatkan karhutla di Kalimantan masih terus berjalan dan berpotensi terus bertambah seiring pendalaman penyidikan oleh pihak kepolisian di berbagai wilayah terdampak.
Sebelumnya, Kapolri juga sempat menegaskan bahwa arah penegakan hukum karhutla ke depan akan semakin mengerucut pada aktor korporasi, bukan hanya individu di lapangan, mengingat skala kerusakan akibat karhutla korporasi umumnya jauh lebih luas dibandingkan kasus yang melibatkan pelaku perorangan.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat penindakan karhutla yang menyasar entitas usaha sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas konsesi lahan yang mereka kelola.
Proses hukum terhadap tiga korporasi PMA yang disebut Kapolri turut menjadi sorotan tersendiri, mengingat keterlibatan perusahaan asing dalam kasus karhutla berpotensi membuka ruang penelusuran lebih jauh terhadap pihak pengendali di balik korporasi tersebut.
Pengamat kebijakan keamanan turut mendorong agar penyidik tidak berhenti pada level operasional di lapangan, melainkan menelusuri hingga ke struktur kepemilikan dan pengendali utama perusahaan yang terlibat. (jay/pra)
- Prabowo Ancam Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut, Bagaimana Penindakan Sejauh Ini?
- Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Desak Prabowo Atasi Kabut Asap dengan Bahasa Jawa
- Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI, Ini Tuntutan untuk Prabowo-Gibran soal Krisis Iklim dan Biaya Hidup





