Ketika panen gagal, biaya produksi yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Pada saat yang sama, petani tetap membutuhkan modal untuk kembali memulai kegiatan pertanian.
Kondisi itu membuat bantuan pangan perlu diikuti dukungan yang menyentuh langsung pemulihan produksi.
Junadi meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan lanjutan berupa bibit, pupuk, serta sarana pertanian lainnya.
Menurutnya, petani yang baru mengalami gagal panen akan menghadapi kesulitan apabila harus kembali menanggung seluruh kebutuhan produksi menggunakan modal sendiri.
Karena itu, bantuan perlu dirancang agar mereka memiliki kemampuan untuk mengolah lahan dan memasuki musim tanam berikutnya.
Pendataan Petani Terdampak Jadi Dasar Penanganan
DPRD Kukar juga mendorong pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap petani yang terdampak kekeringan.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan berikutnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pendataan perlu mencakup luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami gagal panen, serta kebutuhan pemulihan masing-masing.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas dan jenis bantuan yang tepat.
Sebab, kebutuhan warga yang memerlukan bantuan pangan tidak selalu sama dengan kebutuhan petani yang harus memulai kembali kegiatan produksi.





