Tanpa data yang jelas, penyaluran bantuan berisiko tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Junadi turut meminta koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta perangkat terkait lainnya.
Penanganan dampak kekeringan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga pemulihan kemampuan petani menghasilkan panen.
Infrastruktur Pengairan Perlu Dievaluasi
Selain bantuan langsung, kekeringan yang berdampak pada ratusan hektare lahan pertanian perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur pertanian di Desa Sumber Sari.
Ketersediaan sumber air, kondisi sistem irigasi, dan sarana pendukung lainnya perlu diperiksa untuk mengetahui kendala yang membuat lahan rentan saat menghadapi kekurangan air.
Evaluasi tersebut penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah pencegahan sebelum musim tanam berikutnya.
Pemulihan lahan juga tidak cukup hanya dengan menyediakan kebutuhan produksi. Petani memerlukan dukungan yang memungkinkan kegiatan pertanian berjalan kembali secara berkelanjutan.
Dengan demikian, bantuan beras tidak hanya menjadi respons sementara terhadap gagal panen, tetapi diikuti upaya mengembalikan sumber penghasilan masyarakat.
Junadi menegaskan, DPRD Kukar mendorong agar petani terdampak mendapatkan pendampingan sampai mampu kembali mengolah lahan dan menghasilkan panen.
Pemerintah daerah diharapkan memastikan penanganan tidak berhenti setelah bantuan pangan disalurkan. (adv)





