Meski demikian, Hasanuddin menekankan bahwa layanan strategis, terutama pendidikan, wajib mendapat perlindungan karena berkaitan langsung dengan penyiapan kualitas generasi daerah.

Meski DPRD memberikan sikap, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim sudah melakukan upaya komunikasi ke pemerintah pusat, salah satunya melalui forum APPSI, guna meminta penjelasan dan mempertahankan fiskal daerah. 

Namun sampai saat ini, aturan resmi terkait pemotongan anggaran masih belum diterbitkan.

“Sejauh ini peraturan presiden yang menetapkan pemotongan belum keluar. Informasinya baru berasal dari kementerian terkait,” katanya. 

Hasanuddin berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan posisi Kaltim sebagai daerah penghasil yang selama ini memberi kontribusi besar bagi keuangan nasional, sebelum kebijakan pemotongan diberlakukan secara final. (adv)