Modus tersangka yang diselidiki KPK meliputi pelambatan proses sertifikasi K3 dan pemungutan biaya yang jauh melebihi tarif resmi yang seharusnya sebesar Rp 275 ribu.

Tersangka yang telah ditetapkan antara lain Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Berikut adalah daftar 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

• Immanuel Ebenezer Gerungan — Wakil Menteri Ketenagakerjaan 
• Irvian Bobby Mahendro — Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemnaker 
• Gerry Aditya Herwanto Putra — Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemnaker 
• Subhan — Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 Kemnaker 
• Anitasari Kusumawati — Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemnaker 
• Fahrurozi — Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker 
• Hery Susanto — Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker (tahun 2021‑Februari 2025) 
• Sekarsari Kartika Putri — Subkoordinator Kemnaker 
• Supriadi — Koordinator di Kemnaker 
• Temurila — Pihak swasta dari PT KEM Indonesia sebagai pemberi suap 
• Miki Mahfud — Pihak swasta dari PT KEM Indonesia sebagai pemberi suap

6. OTT Pemerintah Provinsi Riau (November 2025)

Pada (3/11/2025) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Abdul Wahid selaku Gubernur Riau. 

Dalam OTT tersebut diamankan uang tunai serta mata uang asing senilai sekitar Rp 1,6 miliar yang diduga berasal dari pemerasan di lingkungan dinas PUPR. 

Berikut daftar tersangka dalam kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada November 2025:

• Abdul Wahid - Gubernur Riau
• M. Arief Setiawan - Kepala Dinas PUPRPKPP Riau
• Dani M. Nursalam - Tenaga Ahli Gubernur Riau

Kasus ini diduga melibatkan mekanisme “fee” proyek sebesar lima persen yang diberlakukan kepada unit-unit pelaksana teknis di Riau, serta ancaman rotasi terhadap pejabat yang menolak.

KPK menyebut bahwa praktik pemerasan terjadi di beberapa dinas dan menjadi bagian dari sistem yang telah berlangsung sejak Juni 2025.

Kesimpulan

OTT KPK sepanjang 2025 menunjukkan bahwa praktik suap dan pemerasan masih terjadi di berbagai daerah dan kementerian dengan deretan tersangka yang ditetapkan.

KPK 6 kali OTT, hal ini menyoroti keterlibatan pejabat publik dan pihak swasta dalam setiap kasus korupsi dan akan menjadi tersangka. (daf)