MEGAPOLITIK.COM - Penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan baru setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kota Samarinda.
Dokumen tersebut ditandatangani Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun bersama Ketua DPRD Kota Samarinda H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., serta Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Drs. Rusdi, Ahmad Vananzda, S.Sos., dan Celni Pita Sari, S.H., M.H.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar bagi Pemkot dan DPRD untuk melanjutkan pembahasan menuju penyusunan RAPBD 2027.
Melalui dokumen ini, arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah mulai diselaraskan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan pembangunan Kota Samarinda.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp3,3 Triliun
Rancangan RAPBD 2027 mencatat proyeksi pendapatan daerah Kota Samarinda sekitar Rp3,3 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah.
Besaran tersebut masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan berlangsung.
Penyesuaian nantinya akan mengikuti dokumen resmi KUA-PPAS serta perkembangan kebijakan pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah akan mengatur penggunaan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal.
Pelayanan dasar tetap ditempatkan sebagai kebutuhan utama, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pengawasan, dan infrastruktur pelayanan dasar.
Alokasi untuk belanja wajib juga tetap diperhitungkan, seperti belanja pegawai, kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja DPRD, serta operasional pemerintahan.
Pemkot Samarinda Terapkan Efisiensi
Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RAPBD 2027.





