Pembangunan Tetap Berjalan
Efisiensi anggaran diarahkan untuk mengubah pola belanja, bukan mengurangi kebutuhan dasar masyarakat.
Program yang dinilai penting tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan dengan tingkat prioritas lebih rendah dapat disesuaikan pelaksanaannya.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” jelasnya.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat APBD 2027 tetap mampu mendukung pembangunan meskipun ruang fiskal lebih terbatas.
Pemerintah akan berupaya menjaga agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat.
Pembahasan APBD 2027 Berlanjut
Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, Pemkot Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati menjadi salah satu dasar dalam pembahasan Rancangan APBD.
Proses selanjutnya akan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja wajib, serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Pemkot Samarinda berharap pembahasan anggaran dapat berlangsung efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan pengelolaan yang lebih selektif, APBD 2027 diharapkan tetap mampu mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda di tengah kondisi fiskal yang semakin menuntut efisiensi.
Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Samarinda, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si., para asisten dan jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda, anggota DPRD Kota Samarinda, serta para camat dan lurah se-Kota Samarinda. (adv)





