Pemkot Samarinda memilih menerapkan efisiensi dengan menempatkan program yang memiliki urgensi dan dampak paling besar bagi masyarakat sebagai prioritas.
Andi Harun mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah agar kemampuan anggaran tetap mampu menopang kebutuhan wajib dan pelayanan publik.
“Prinsip efisiensi hari ini secara resmi kita sampaikan bahwa RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi,” tegasnya.
Penerapan efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan.
Program yang belum masuk dalam prioritas utama dapat ditunda atau disesuaikan cakupannya dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
Hal tersebut juga berlaku terhadap pembangunan infrastruktur.
Ketika anggaran terbatas, pemerintah akan menentukan kegiatan yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu, sementara program lainnya dapat dilaksanakan pada kesempatan berikutnya.
Belanja Nonprioritas Akan Ditekan
Penyesuaian belanja juga menyasar sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Belanja makan dan minum, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial menjadi bagian yang dapat dievaluasi dalam penerapan efisiensi.
Kebijakan tersebut menjadi kelanjutan dari langkah penyesuaian anggaran yang telah dilakukan pada APBD 2026.
Pemkot Samarinda dan DPRD berupaya menjaga agar belanja wajib tetap terpenuhi meski kapasitas fiskal menghadapi tekanan.
Pemerintah daerah juga mempertimbangkan dampak kebijakan nasional terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam menentukan kemampuan pembiayaan program pada tahun anggaran mendatang.
Dengan kondisi tersebut, penyaringan program dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
Kegiatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat ditempatkan sebagai prioritas.





