Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Kukar

Lahan Eks Kalpataru Kukar Terancam Dilelang, DPRD Kukar Soroti Nasib Tanah Milik Warga

Jumat, 20 November 2026 - 11:43

DPRD KUKAR - Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani/ Foto: Megapolitik

MEGAPOLITIK.COM - Persoalan kepemilikan lahan eks Kalpataru Group di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan baru setelah salah satu perusahaan dalam grup tersebut dinyatakan pailit. 

Masyarakat khawatir tanah yang selama ini mereka kuasai, tetapi tidak pernah dibebaskan maupun dibayar ganti ruginya, justru ikut masuk dalam pemberesan dan pelelangan aset perusahaan.

Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar yang mempertemukan masyarakat terdampak dengan pihak kurator untuk mencari kepastian status lahan. 

Dewan meminta proses kepailitan tidak mengabaikan riwayat penguasaan tanah serta hak masyarakat yang masih dipersoalkan.

Pembahasan berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dengan agenda membahas status Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan aset kepailitan, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak.

Ahmad Yani menilai pertemuan langsung antara masyarakat, kurator, dan kuasa hukum diperlukan agar masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingannya. 

Sebab, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga kewajiban pinjaman perbankan yang membuat pemberesan aset perusahaan melibatkan kepentingan kreditur.

DPRD menyoroti dua persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. 

Pertama, kepastian pencabutan atau pembatalan HGU setelah izin usaha perusahaan dicabut. 

Kedua, penyelesaian klaim penguasaan lahan masyarakat yang berhadapan dengan kewenangan kurator dalam mengelola aset kepailitan.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan kepada pihak yang menangani perkara, termasuk pengadilan di Surabaya.

DPRD menilai dokumen tersebut harus segera disampaikan agar pihak kurator dan pengadilan mengetahui riwayat perizinan perusahaan. 

Informasi itu juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan aset.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink