Persoalan Kalpataru Group sebenarnya telah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah sejak 2022.
Saat itu, Bupati Kukar bersama tim telah menemui Direktur Jenderal Perkebunan dan memperoleh surat pengantar untuk diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Namun, hingga RDP berlangsung, belum ada tindak lanjut mengenai pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar.
Persoalan semakin kompleks karena lahan HGU seluas sekitar 78 ribu hektare diketahui telah diagunkan di Bank Qatar yang berlokasi di luar negeri.
Keberadaan jaminan tersebut membuat penyelesaian lahan berkaitan dengan kepentingan kreditur, perusahaan, dan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas sebagian kawasan.
Dalam RDP, masyarakat turut mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan HGU Kalpataru.
Usulan tersebut diharapkan dapat memperjelas langkah penyelesaian sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyampaikan sejumlah tahapan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan status HGU.
Pemerintah daerah berharap komunikasi antara seluruh pihak dapat menghasilkan kepastian hukum.
Sebab, penyelesaian tidak cukup hanya mempertimbangkan kepentingan kreditur dalam proses kepailitan, tetapi juga harus memperhatikan riwayat penguasaan lahan dan hak masyarakat.
DPRD Kukar mendorong agar persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh sehingga proses pemberesan aset tidak menimbulkan kerugian bagi warga yang selama ini menguasai lahan.
Kepastian status HGU dan kejelasan batas aset perusahaan menjadi bagian penting sebelum langkah lebih lanjut dilakukan. (adv)





