Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Kukar

Lahan Eks Kalpataru Kukar Terancam Dilelang, DPRD Kukar Soroti Nasib Tanah Milik Warga

Jumat, 20 November 2026 - 11:43

DPRD KUKAR - Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani/ Foto: Megapolitik

Ahmad Yani mengingatkan pencabutan izin usaha tidak boleh diabaikan dalam proses kepailitan. 

Menurutnya, perusahaan maupun pihak yang nantinya menangani aset tidak semestinya kembali menjalankan aktivitas perkebunan, termasuk pemanenan dan kegiatan operasional lainnya, dengan mengatasnamakan perusahaan yang izinnya telah dicabut.

DPRD juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan kurator sebelum ada tindakan di lapangan. 

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penguasaan atau pengelolaan lahan yang berpotensi memunculkan konflik baru.

Delapan Perusahaan Kalpataru Dicabut Izinnya Sejak 2021

Sekretaris Dinas Perkebunan Kukar, Samsiar, menjelaskan Kalpataru Group terdiri dari delapan grup perusahaan. Seluruh perusahaan tersebut telah dicabut izin usahanya sejak Juni 2021.

Namun, dari delapan grup perusahaan tersebut, baru satu perusahaan yang dinyatakan pailit dan memiliki kurator untuk menangani proses kepailitannya.

Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan batas aset yang dapat dibereskan oleh kurator. 

Terutama apabila lahan yang masuk dalam proses kepailitan ternyata memiliki riwayat penguasaan masyarakat dan tidak pernah diserahkan kepada perusahaan.

"Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah tanah yang sejak awal tidak pernah mereka serahkan, tidak pernah dibebaskan, dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi, justru berpotensi ikut menjadi objek penyitaan maupun pelelangan aset perusahaan," terangnya.

Sebagai tindak lanjut RDP, pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada pihak terkait. 

Surat tersebut memuat riwayat pencabutan izin seluruh perusahaan Kalpataru Group sejak Juni 2021.

Kurator juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan di lapangan. 

Dengan begitu, penanganan aset dapat mempertimbangkan informasi mengenai status perizinan dan persoalan penguasaan lahan masyarakat.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink