Karena itu, isu ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan belanja 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa infrastruktur pemerataan tidak boleh terkena dampak pemangkasan anggaran, karena akses jalan, jembatan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan adalah penopang utama peningkatan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang terhimpit, menurut Abdurrahman, keberanian menentukan prioritas menjadi kunci.
Kesalahan dalam menetapkan alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan serta memperlebar ketimpangan antarwilayah.
Dengan tegas, ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen pemulihan, bukan sekadar alat untuk bertahan.
Komitmen ini, kata Abdurrahman, penting agar Kaltim tidak gagal melindungi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
(adv)





