MEGAPOLITIK.COM - Gangguan pasokan listrik yang terus berulang di Samarinda, Kalimantan Timur, memicu kritik dari DPRD Kota Samarinda.
Pemadaman bergilir yang berlangsung selama berbulan-bulan dinilai membutuhkan penyelesaian nyata, terlebih penjelasan mengenai kerusakan mesin pembangkit belum memberikan kepastian kapan pelayanan kembali normal.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta perusahaan penyedia listrik tersebut bertanggung jawab atas dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, penyampaian permohonan maaf setiap kali jadwal pemadaman diumumkan tidak cukup untuk menjawab keresahan pelanggan yang aktivitas sehari-harinya terganggu.
Rohim juga mendorong pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Salah satu bentuk tanggung jawab yang diusulkannya ialah pemotongan tagihan listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan di Samarinda, mengingat gangguan pasokan disebut terjadi secara berkala.
“Mestinya karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu namanya tanggung jawab,” kata Rohim, ditemui di DPRD Samarinda.
Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penanganan gangguan, bukan sekadar informasi pemadaman yang terus diperbarui tanpa kejelasan penyelesaian.
Pelayanan listrik yang tidak stabil dinilai dapat menghambat kegiatan rumah tangga, usaha, maupun aktivitas lain yang bergantung pada pasokan energi.
Persoalan tersebut juga membuat Rohim mempertanyakan penjelasan PLN mengenai kerusakan sejumlah mesin pembangkit yang disebut menjadi penyebab gangguan.
Menurutnya, apabila masalah teknis telah berlangsung dalam waktu lama, semestinya sudah ada langkah perbaikan yang terukur agar pemadaman tidak terus berulang hingga berbulan-bulan.





