Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) melakukan audit dan pemeriksaan untuk menelusuri penyebab gangguan berkepanjangan serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau saya pribadi sudah putus asa. Makanya saran saya tidak usah dipanggil. APH masuk, lakukan audit dan pemeriksaan, PLN juga diminta memberi kompensasi atas pelayanan yang tidak perform,” tegasnya.
Selain persoalan audit dan kompensasi, Rohim turut menyinggung alternatif pengelolaan kelistrikan melalui Danantara, seperti wacana yang dikaitkan dengan pengelolaan listrik di Batam setelah wilayah tersebut mengalami pemadaman total.
Menurutnya, opsi perubahan pengelolaan dapat dipertimbangkan apabila mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia berpandangan, pembenahan sektor kelistrikan perlu berorientasi pada kepentingan pelanggan.
Setiap alternatif yang ditawarkan harus dinilai berdasarkan kemampuan meningkatkan keandalan pasokan, memperbaiki kualitas layanan, dan mencegah gangguan serupa terus berulang.
“Alternatif itu bisa diuji dulu di tengah persoalan kelistrikan, tentu saya setuju, asal itu lebih bagus. Maka dapat dicoba dulu,” demikian Abdul Rohim.
Rohim berharap persoalan pemadaman di Samarinda segera mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Audit terhadap pengelolaan, evaluasi penanganan gangguan, serta pertimbangan kompensasi bagi pelanggan dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan pelayanan listrik yang lebih andal. (adv)





