MEGAPOLITIK.COM - DPRD Samarinda meminta kepastian penyelesaian kompensasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan akses jalan menuju Jalan Merdeka.
Persoalan ini kembali dibahas setelah masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pembayaran uang kerohiman yang dinilai belum tuntas.
Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi I dan Komisi III DPRD Samarinda mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pembahasan diarahkan pada penelusuran proses pembangunan serta kejelasan tahapan pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.
Dalam pertemuan itu, DPRD meminta keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama Bidang Bina Marga.
Kedua instansi dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan penggunaan lahan milik warga.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai tuntutan masyarakat atas kompensasi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan.





